Berita Umum Category

Washington DC – Presiden Jokowi ditanya soal penanganan korupsi di Indonesia oleh WNI di Amerika Serikat. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sedang membangun sistem yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi. Pertanyaan itu muncul dari seorang WNI saat dialog dengan Presiden Jokowi di Wisma Tilden KBRI di Washington, Minggu (25/5/2015). Seorang WNI itu bertanya terkait kasus korupsi yang menyeret salah satu petinggi parpol baru-baru ini. “Ada yang bertanya dari negara lain, parlemen datang ke saya, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya jawab, sampai sekarang ini di Indonesia sudah dipenjara ada 9Read More

Jakarta – Pengadaan melalui LPSE dan e-katalog telah memangkas kerumitan. Salah satunya melalui pengadaan terintegrasi yang bisa diakses semua pihak. Beberapa daerah sudah membuktikannya. Untuk itu, insan LPSE harus berperan dan menjaga semangat. Selain itu, komitmen kepala daerah juga penting agar pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih baik. Demikian sebagian yang hasil diskusi panel bertajuk “Motivasi LPSE Untuk Sahabat Eproc” dalam Rakernas LPSE 2015, Selasa (10/11) di Jakarta.  Diskusi tersebut menghadirkan tiga kepala daerah berprestasi dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik, yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Gubernur DKI Jakarta Basuki ThahajaRead More

JAKARTA,  Bersiaplah melihat tagihan listrik membengkak di tahun depan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat  memangkas subsidi listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA mulai  1 Januari tahun depan. Subsidi hanya untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin, jika sebelumnya subsidi diberikan untuk semua pelanggan listrik di golongan tersebut, maka tahun depan subsidi hanya untuk 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin yang masuk dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemangkasan subsidi dilakukan seiring dengan penurunan alokasi subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja NegaraRead More

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memastikan bahwa registrasi kartu SIM prabayar akan berlaku mulai 15 Desember mendatang. Artinya. registrasi tak akan lagi dilakukan sendiri oleh pelanggan, melainkan oleh pemilik outlet. Lalu, bagaimana nasib registrasi pelanggan melalui pesan singkat ke nomor 4444? “Saat aturan baru berjalan (per 15 Desember), cara lama (ke 4444) sudah tak lagi berlaku,” ujar Alexander Rusli, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), yang ditemui usai perayaan kemenangan Persib Bandung, di kantor pusat Indosat, Senin (19/10/2015). Dia menjelaskan, nantinya pemilik outlet (retail outlet/RO)Read More

JAKARTA- Daerah yang serapan anggarannya tepat sasaran serta memiliki layanan publik, tata kelola, dan akuntabilitas yang baik bakal mendapatkan insentif. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 100 miliar per kabupaten/kota. “Dalam rapat kabinet, Presiden Jokowi menyatakan akan memberikan perhatian khusus kepada daerah yang bisa menyerap anggaran dengan baik. Perhatian itu berupa insentif Rp 100 miliar,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Selasa (7/7). Namun, serapannya harus berkesinambungan alias tidak hanya dilihat dari belanja akhir tahun yang ada silpanya. “Selama ini anggaran menumpuk di akhirRead More

Jakarta – Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah meluncurkan dua aplikasi baru bernama LOKAL (Layanan Otomatis Keterangan Ahli) dan E-Pengaduan, di Kantor LKPP, Gedung SME Tower lantai 9, Jakarta Selatan. Aplikasi LOKAL lokal.lkpp.go.id adalah Aplikasi yang dapat membantu proses pelayanan pemberian keterang ahli secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi. Aplikasi LOKAL ini akan memudahkan pemohon untuk bisa membuat surat permohonan, menyimpan historical data, melihat dan mengajukan Ahli, berkomunikasi dengan Ahli dan tim LKPP, serta pemohon juga bisa mendapatkan notifikasi perkembangan. Sedangkan aplikasi E-Pengaduan akan memberikan kemudahan dalam menyampaikan pengaduan bagiRead More

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Bank BCA, giliran Bank Mandiri mengimbau nasabahnya untuk waspada terhadap permintaan “Sinkronisasi Token” saat membuka internet banking Mandiri. Sebab, permintaan itu bukan berasal dari Bank Mandiri. “Nasabah perlu mewaspadai permintaan ‘sinkronisasi token’ saat membuka laman internet banking. Konfirmasi tersebut bukan berasal dari Bank Mandiri,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (4/3/2015). Lebih lanjut, Bank Mandiri saat ini sedang melakukan penelusuran terkait munculnya semacam kolom permintaan “Sinkronisasi Token PIN Mandiri” saat nasabah membuka internet banking itu. Di jejaring sosial twitter, pemilik akunRead More

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengkaji kenaikan bea materai yang saat ini berupa bea tetap sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000, menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000. Direktur Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Irawan mengatakan aturan terakhir tentang bea materai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1995 dan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. “Melihat kemampuan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, maka tarif beaRead More

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). Sistem ini merupakan jawaban atas keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar proses lelang dapat dipercepat. SiKAP atau yang biasa juga disebut Vendor Management System (VMS) merupakan sebuah subsistem dari Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/ data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP. “SiKAP membantu proses identifikasi data penyedia, sehingga pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” demikian disampaikan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Setya Budi Arijanta saat memberikan sosialisasi Peraturan Presiden NomorRead More