{"id":3690,"date":"2014-09-11T08:28:57","date_gmt":"2014-09-11T01:28:57","guid":{"rendered":"http:\/\/setda.baritoselatankab.go.id\/?p=3690"},"modified":"2014-09-11T08:32:38","modified_gmt":"2014-09-11T01:32:38","slug":"memidanakan-proses-procurement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setda.baritoselatankab.go.id\/?p=3690","title":{"rendered":"Memidanakan Proses Procurement"},"content":{"rendered":"

\"Foto<\/a>Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Tabalong. 35 orang anggota kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong secara serentak mengundurkan diri. Pengunduran diri ini secara otomatis akan melumpuhkan proses pengadaan barang\/jasa di Kabupaten Tabalong. Hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabalong juga terancam terhenti. <\/span><\/p>\n

Dari informasi yang tersebar dengan cepat, pemicu pengunduran diri seluruh pokja ULP ini akibat ditetapkannya 5 anggota pokja ULP sebagai tersangka pada pengadaan dan pemasangan lampu pedestrian di Tanjung Tengah dan Hikun pada Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tabalong.
\n<\/span><\/p>\n

Dalam berita tersebut Sekretaris ULP mengungkapkan, \u201cKalau hanya kesalahan administrasi seharusnya tidak perlu dipidanakan, sebagai panitia lelang tentunya kami turut resah dan sebagai solidaritas maka Pokja ULP yang beranggotakan 35 orang mulai hari ini menyatakan mundur\u201d.<\/span>
\n<\/span><\/p>\n

Mengutip berita Banjarmasin Post, judul berita \u201cDugaan Korupsi Lelang Lampu di Tabalong\u201d ditulis bahwa \u201cKepala Sub Direktorat (Kasubdit) Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, Kompol Zaenal Arifin, kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah ditemukan \u201cunsur melawan hukum\u201d<\/strong>.
\n<\/span><\/p>\n

Kemudian pada alenia terakhir diungkap bahwa, \u201cDalam proses lelang, panitia diduga tidak melakukan verifikasi. Seharusnya, tidak ada yang diumumkan sebagai pemenang lelang dan lelang pun perlu diulang\u201d.
\n<\/span><\/p>\n

Masalah Pengadaan Tidak Selalu Pidana
\n<\/strong><\/span><\/p>\n

Peristiwa di atas merupakan cerminan kondisi pelaku pengadaan barang \/ jasa pemerintah saat ini,\u00a0 dimana masing-masing pihak merasa benar untuk bertindak tanpa memperhatikan apa yang menjadi dasar dalam proses pengadaan barang \/ jasa pemerintah.<\/span><\/p>\n

Tidak sedikit para vendor yang langsung mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan apa bila merasa kalah dan dirugikan dalam suatu proses tender, tanpa memenuhi ketentuan,-ketentuan yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan barang \/ jasa. Memang dari sedikit data ini tidak dapat diambil satu kesimpulan yang komprehensif tentang kasus ini. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah pengadaan barang\/jasa seluruhnya ada dalam ranah hukum pidana?
\n<\/span><\/p>\n

Pertanyaan ini sangat mendasar karena kasus pengadaan barang\/jasa mencapai 44% dari seluruh kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angka ini tentu akan semakin membengkak apabila ditarik ketingkat daerah. Sehingga kesan yang mendominasi dibenak umum pengadaan barang\/jasa adalah sarang korupsi. Dus, stigma negatif ini juga melekat pada mereka yang terlibat pengadaan barang\/jasa pemerintah.
\n<\/span><\/p>\n

Kondisi ini diperparah oleh pemberitaan kasus korupsi yang sangat antusias dalam bingkai semangat pemberantasan korupsi. Tentu niat ini perlu diapresiasi dengan baik. Namun jika kemudian tidak dibarengi dengan peningkatan pemahaman terhadap sistem, metode, aturan dan filosofi terhadap subyek berita, khususnya tentang hukum pengadaan barang\/jasa, maka hasilnya akan negatif.
\n<\/span><\/p>\n

Kembali kepertanyaan pokok sebelumnya. Pengadaan barang\/jasa dilingkupi oleh Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Perdata selain juga Hukum Pidana. Sesuai dengan definisi pengadaan barang\/jasa Perpres 54\/2010 jo. Perpres 70\/2012 pasal 1 ayat 1 adalah prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang\/Jasa.
\n<\/span><\/p>\n

Setidaknya ada dua wilayah yaitu persiapan, pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang dilingkupi oleh HAN. Kemudian penandatanganan kontrak hingga serah terima pekerjaan berada dalam ranah Perdata. Pidana bisa terjadi diseluruh bagian proses dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
\n<\/span><\/p>\n

Unsur-unsur pidana dalam pengadaan barang\/jasa adalah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan\/atau gratifikasi. Artinya selama tidak terpenuhi unsur-unsur pidana maka pengadaan barang\/jasa berada dalam ranah HAN dan Perdata.
\n<\/span><\/p>\n

Guru Besar bidang tindak pidana khusus di Universitas Hassanudin, Manado, Sulawesi Utara, Dr. Marwan Effendy, SH dalam satu kesempatan mengungkapkan bahwa, \u201capabila dikaji kasus pengadaan barang\/jasa tidak semua pidana, apalagi dalam proyek itu tidak ada kerugian negara meski ada perbuatan melawan hukum<\/strong>\u201c.
\n<\/span><\/p>\n

Terkait kerugian keuangan negara Theodorus M. Tuanakotta dalam buku Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa Pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah ahli seperti disebut dalam Undang-Undang.
\n<\/span><\/p>\n