Jakarta – Pengadaan melalui LPSE dan e-katalog telah memangkas kerumitan. Salah satunya melalui pengadaan terintegrasi yang bisa diakses semua pihak. Beberapa daerah sudah membuktikannya. Untuk itu, insan LPSE harus berperan dan menjaga semangat. Selain itu, komitmen kepala daerah juga penting agar pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih baik.
Demikian sebagian yang hasil diskusi panel bertajuk “Motivasi LPSE Untuk Sahabat Eproc” dalam Rakernas LPSE 2015, Selasa (10/11) di Jakarta. Diskusi tersebut menghadirkan tiga kepala daerah berprestasi dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik, yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Sharing pengalaman ini juga diikuti oleh Kepala LKPP Agus Prabowo dan Deputi I Kepala Staf Presiden Darmawan Prasodjo.
Basuki sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh LKPP melalui sistem e-purchasing. Menurutnya, pembelian melalui sistem e-purchasing sangat efisien dari segi waktu. Selain itu, harganya juga tidak ada permainan.
Ia mencontohkan proyek perbaikan jalan yang baru-baru ini dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia mengaku pembelian hotmix dilakukan lewat katalog. Pengerjaannya juga sangat cepat. “Jalanan di Jakarta lebih mulus karena hotmix sudah dikatalog-kan, penambalan jalan tidak perlu dilakukan melalui tender. Sistemnya bagus, niat atau nawaitunya juga harus baik, karena jika niatnya baik, semuanya beres.” Kata Ahok.
Ahok juga menekankan, dibutuhkan komitmen yang bersih dari kepala daerah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah jauh dari penyimpangan. Menurutnya, hal ini penting agar menjadi contoh bagi yang lain. “Yang penting naiwaitunya, Kalau niatnya baik maka semuanya beres.” tegasnya.
Di sisi lain, Aher memberikan gambaran mengenai kebutuhan akan kualitas yang baik. Ia bercerita bahwa rumah dinas yang ditinggalinya sekarang merupakan bangunan yang berdiri semenjak lebih dari 100 tahun yang lalu, “tapi belum pernah sekalipun direnov, kantor saya juga, mungkinkah saat ini anak bangsa bisa menghasilkan kualitas sebaik itu?” tukasnya.
Menurutnya, pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini cenderung terjebak kepada pemilihan pemenang dengan harga terendah. Padahal, meskipun ada penyedia yang menawarkan harga lebih mahal namun kualitasnya lebih baik kemungkinan memiliki tingkat keekonomisan yang tinggi karena bisa bertahan hingga puluhan tahun.
Sejalan dengan ide tersebut, Darmawan menyampaikan, pemerintah sudah memikirkan hal tersebut. Menurutnya, ke depan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak akan dinilai dari prosentase serapan anggaran, melainkan kualitasnya. “Realisasinya berkualitas. Nantinya tidak ada lagi anggapan bahwa jika di bawah 95% penyerapan anggaran dikatakan jelek. “ ungkapnya.
Nur Alam menambahkan, perlunya seleksi ketat dari pengguna jasa, dengan memilih yang benar-benar profesional. “Nggak adalagi namanya main tender, pemerintah harus menjalankan fungsi utamanya, melalui kebijakan dan melalui instrumen seperti LPSE yang bisa diakses masyarakat”.
LPSE berprestasi dapat menjadi contoh bagi LPSE lain untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Ia mengharapkan, contoh baik yang ditunjukkan oleh Sulawaesi Tenggara, DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat memberi semangat kepada LPSE lainnya untuk maju.
Agus juga berpesan agar setiap insan yang bekerja di LPSE tetap menjaga semangat, tidak sungkan untuk berinovasi dan selalu memberikan ide-ide terbaik untuk kemajuan pengadaan barang/jasa pemerintah. “Masing-masing LPSE adalah brainware, kumpulan ide-ide yang diintegrasikan. Kita di LKPP hanya sebagai integratornya. “ tutup Agus
