
Realisasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Capai 88,26 Persen
Buntok – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mencatat capaian positif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hingga akhir tahun, realisasi keuangan Pemkab Barito Selatan mencapai 88,26 persen, sementara realisasi fisik tercatat sebesar 66,10 persen.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, meskipun masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu meningkatkan kinerjanya.
OPD dengan Realisasi Keuangan Tertinggi
Berdasarkan data evaluasi realisasi anggaran, terdapat tiga OPD dengan capaian realisasi keuangan tertinggi, yaitu:
- Satuan Polisi Pamong Praja (98,64%)
- Dinas Lingkungan Hidup (98,63%)
- Kecamatan Jenamas (97,85%)
Tingginya realisasi keuangan pada OPD tersebut mencerminkan optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta kemampuan dalam mempercepat penyerapan anggaran.
OPD dengan Realisasi Keuangan Terendah
Sementara itu, terdapat tiga OPD dengan realisasi keuangan terendah pada Tahun Anggaran 2025, yaitu:
- Badan Pendapatan Daerah (50,79%)
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (54,73%)
- Dinas Sosial (64,23%)

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap OPD dengan realisasi rendah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada tahun anggaran berikutnya.
Komitmen Peningkatan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus mendorong seluruh OPD agar meningkatkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan capaian realisasi keuangan sebesar 88,26 persen dan realisasi fisik 66,10 persen, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan optimistis dapat terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan