Berita Umum Category

ilustrasi-sim-card-140623
Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memastikan bahwa registrasi kartu SIM prabayar akan berlaku mulai 15 Desember mendatang. Artinya. registrasi tak akan lagi dilakukan sendiri oleh pelanggan, melainkan oleh pemilik outlet. Lalu, bagaimana nasib registrasi pelanggan melalui pesan singkat ke nomor 4444? “Saat aturan baru berjalan (per 15 Desember), cara lama (ke 4444) sudah tak lagi berlaku,” ujar Alexander Rusli, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), yang ditemui usai perayaan kemenangan Persib Bandung, di kantor pusat Indosat, Senin (19/10/2015). Dia menjelaskan, nantinya pemilik outlet (retail outlet/RO)Read More
pupns reg
145304_549248_yuddy_chrisnandi
JAKARTA- Daerah yang serapan anggarannya tepat sasaran serta memiliki layanan publik, tata kelola, dan akuntabilitas yang baik bakal mendapatkan insentif. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 100 miliar per kabupaten/kota. “Dalam rapat kabinet, Presiden Jokowi menyatakan akan memberikan perhatian khusus kepada daerah yang bisa menyerap anggaran dengan baik. Perhatian itu berupa insentif Rp 100 miliar,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Selasa (7/7). Namun, serapannya harus berkesinambungan alias tidak hanya dilihat dari belanja akhir tahun yang ada silpanya. “Selama ini anggaran menumpuk di akhirRead More
LKPP 1
Jakarta – Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah meluncurkan dua aplikasi baru bernama LOKAL (Layanan Otomatis Keterangan Ahli) dan E-Pengaduan, di Kantor LKPP, Gedung SME Tower lantai 9, Jakarta Selatan. Aplikasi LOKAL lokal.lkpp.go.id adalah Aplikasi yang dapat membantu proses pelayanan pemberian keterang ahli secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi. Aplikasi LOKAL ini akan memudahkan pemohon untuk bisa membuat surat permohonan, menyimpan historical data, melihat dan mengajukan Ahli, berkomunikasi dengan Ahli dan tim LKPP, serta pemohon juga bisa mendapatkan notifikasi perkembangan. Sedangkan aplikasi E-Pengaduan akan memberikan kemudahan dalam menyampaikan pengaduan bagiRead More
1302462-kum-mandiri-raih-laba-rp-43-triliun--780x390
JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Bank BCA, giliran Bank Mandiri mengimbau nasabahnya untuk waspada terhadap permintaan “Sinkronisasi Token” saat membuka internet banking Mandiri. Sebab, permintaan itu bukan berasal dari Bank Mandiri. “Nasabah perlu mewaspadai permintaan ‘sinkronisasi token’ saat membuka laman internet banking. Konfirmasi tersebut bukan berasal dari Bank Mandiri,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (4/3/2015). Lebih lanjut, Bank Mandiri saat ini sedang melakukan penelusuran terkait munculnya semacam kolom permintaan “Sinkronisasi Token PIN Mandiri” saat nasabah membuka internet banking itu. Di jejaring sosial twitter, pemilik akunRead More
1942496shutterstock-116974210780x390
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengkaji kenaikan bea materai yang saat ini berupa bea tetap sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000, menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000. Direktur Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Irawan mengatakan aturan terakhir tentang bea materai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1995 dan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. “Melihat kemampuan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, maka tarif beaRead More
SIKaP

Posted On Februari 9, 2015By Web AdminIn Berita Umum, Slider

LKPP Luncurkan Aplikasi SIKaP

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). Sistem ini merupakan jawaban atas keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar proses lelang dapat dipercepat. SiKAP atau yang biasa juga disebut Vendor Management System (VMS) merupakan sebuah subsistem dari Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/ data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP. “SiKAP membantu proses identifikasi data penyedia, sehingga pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” demikian disampaikan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Setya Budi Arijanta saat memberikan sosialisasi Peraturan Presiden NomorRead More
pengadaan-barang-jasa-disederhanakan-januari-2015
JAKARTA – Pemerintah akan melakukan sistem kebut untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengadaan barang dan jasa di awal Januari 2015. Revisi tersebut bertujuan agar lebih mencapai sasaran dan juga lebih fleksibel. “Jadi mengejar APBNP 2015, maka perpres akan dikebut awal Januari,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil saat ditemui di kantornya, Selasa (30/12/2014). Menurut Sofyan ada beberapa perubahan yang substansial. Sehingga beberapa hal perlu dikomunikasikan sebelum disetujui. Untuk itu, siang tadi Sofyan telah memanggil beberapa Menteri dan pejabat terkait untuk rapat koordinasi (rakor) terkait hal tersebut. Adapun MenteriRead More
1417607371
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 903/6865/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota, ketua DPRD provinsi, ketua DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sifat SE adalah segera dengan perihal percepatan penyelesaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2015. SE ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo pada 24 November 2014, ditembuskan ke presiden, wakil presiden dan menteri keuangan. Kemdagri meminta kepala daerah, DPRD di seluruh Indonesia untuk memperhatikan lima hal. Pada butir kelima disebutkan, kepala daerah dan DPRD yang tidakRead More
1414334758
Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rasyid Baswedan menggelar pertemuan dengan tim evaluasi Kurikulum 2013 (K-13), Rabu (3/12) pagi. Pertemuan itu menyimpulkan K-13 tidak akan diterapkan di semua sekolah sebagaimana rencana awal, melainkan dibatasi kepada sekolah-sekolah yang sudah siap saja. Mendikbud akan menyaring kesiapan sekolah berdasarkan sejumlah kriteria. Untuk sekolah-sekolah yang belum siap, mendikbud mengizinkan kembali kepada Kurikulum 2006. “Menteri minta supaya kita mengembangkan bagaimana kriteria siap untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013 karena opsinya melanjutkan tapi selektif, sambil membenahi,” kata Ketua Tim Evaluasi K-13 Prof Suyanto diRead More