LPSE Barito Selatan Raih 2 Kategori National Procurement Award 2018
Bandung, 30 Oktober 2018, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bapak Agus Prabowo menyerahkan secara langsung Nasional Procurement Award 2018 kepada LPSE Kabupaten Barito Selatan untuk dua kategori yang terdiri dari kategori “Penerapan 17 Standard LPSE 2014” dan kategori “Komitmen 100% e-Procurement” bertempat di Gedung Sasana Budaya Ganesa (SABUGA Center) Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RAKORNAS PBJ) Tahun 2018 yang diikuti oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) seluruh Indonesia digelar 30 hingga 31 Oktober 2018.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Bapak Ir. Edi Kristianto, 
MT. Setiap tahun LKPP memberikan apresiasi kepada para penggerak pengadaan di K/L/D/P LPSE dan UKPBJ seluruh Indonesia. Dalam sambutannya Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan bahwa penghargaan tersebut untuk memberikan motivasi kepada penggerak pengadaan yang memiliki komitmen yang kuat terhadap pengadaan.
“Penghargaan yang diterima oleh LPSE Kabupaten Barito Selatan di tahun 2018 ini, merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat, dalam hal ini diwakili oleh LKPP atas komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel melalui LPSE Kabupaten Barito Selatan.
Khusus untuk Award Penerapan 17 Standart LPSE 2014, menjadi suatu kebanggan tersendiri bagi LPSE Kabupaten Barito Selatan, karena menjadi LPSE pertama se-Kalimantan Tengah dan LPSE ke 57 dari 600 lebih LPSE yang ada di Indonesia yang menerima award tersebut.
Melalui LPSE, pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yakni untuk peningkatan pelayanan publik, pembangunan perekonomian nasional dan daerah, memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya serta berkontribusi meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM dan pembangunan berkelanjutan.(admin :@3)
