Slider Category

JAKARTA – Menyusul diumumkannya kelulusan CPNS dari tenaga honorer kategori II mulai Senin (10/02), Kementerian PANRB mengingatkan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengumumkan kelulusan tersebut secara transparan dan akuntabel. Dalam Surat bernomor 20/M.PAN/2/2014, Menteri mewajibkan  PPK menempelkan daftar peserta seleksi tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus. “Pengumuman dapat ditempel  di papan pengumuman atau dengan cara lain. Prinsipnya, kelulusan itu diumumkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto di Jakarta, Senin (10/02). Ditambahkan, listing prin out (cetakan) daftar kelulusan yang telahRead More

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan, saat ini baru 300 dari 900 jenis obat yang ditargetkan masuk e-catalog obat. Ke-300 jenis obat itu akan dimuat dalam formularium nasional (fornas) atau e-catalog. ”300 jenis obat itu dipenuhi 49 penyedia industri farmasi yang menang dalam pelelangan,” kata Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Sarah Sadiqa saat ditemui Tempo di kantornya., Kamis, 6 Februari 2014. Sarah mengatakan, dari 91 industri farmasi hanya 82 industri yang sudah memenuhi syarat. Dari jumlah itu, mereka kemudian mengikuti tender. Hasilnya, yang menang dalam lelangRead More

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang intinya adalah bahwa setiap PA pada masing-masing K/L/D/I wajib untuk membuat dan mengumum(RUP) Rencana Umum Pengadaan, LKPP saat ini telah menyediakan Aplikasi untuk entri data RUP yang dikenal dengan SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan). Untuk kepentingan entri data tersebut, PA/KPA perlu mengangkat/menetapkan/menugaskan seorang petugas Admin Sirup. Dalam rangka hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui LPSE Kabupaten Barito Selatan yang melekatRead More

Tata cara dan pengajuan permohonan konversi sertifikat ahli pengadaan barang / jasa mengacu pada pasal 37 dan 38 Perka No. 08 Tahun 2010 tentang Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah : Sertifikat kategori L2, L4 dan L5 yang telah berakhir masa berlakunya dapat dikonversi menjadi sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun paling lambat diajukan 6 (enam) bulan sejak berakhir masa berlakunya sertifikat. Untuk sertifikat kategori L2 yang diterbitkan pada 2009 dan 2010 permohonan konversi diajukan kepada Deputi Bidang PPSDM up. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, dengan melampirkan: a. surat keterangan dariRead More

Diawal-awal tahun diskusi yang disampaikan diwarnai oleh topik penyusunan dan pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa. Utamanya tahun 2014 ini LKPP telah meluncurkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Dari sisi aplikasi SIRUP sudah lebih maju dibanding sistem awal. Sistem awal yang diaplikasikan dibeberapa daerah pilot project menggunakan metode upload file excel ke dalam sistem. Namun berdasarkan masukan beberapa daerah tersebut, akan lebih efektif menggunakan metode input. Meskipun pada akhirnya beban sistem dan operasional menjadi besar namun belum tentu tidak efisien. Tentang pengisian aplikasi SIRUP secara umum sudah cukup lengkapRead More

Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dalam Road Map tersebut telah ditetapkan tujuan program penataan tata laksana yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan dengan target meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan meningkatnya efisiensi dan egektivitas proses manajemen pemerintahan. Untuk mewujudkan pengembangan sistem elektronik pemerintah, telah ditetapkan kebijakan pengelolaan tata naskah dinasRead More

Buntok (23/01/2014), Bupati Barito Selatan, Bapak M.FARID YUSRAN di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Bapak Ir. EDI KRISTIANTO, MT, Asisten I dan III Serta kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengikuti kegiatan Video Telekonfrens antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan  seluruh Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Barito Selatan, sementara Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta dengan jajarannya berada di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, di Palangka Raya Kegiatan video telekonfrens tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komitmen  dan motivasi seluruh pemangkuRead More

Jakarta – Pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia tak terkecuali wajib memakai email dengan domain @pnsmail.go.id. Aturan ini berlaku resmi mulai 1 Januari sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dalam upaya percepatan reformasi birokrasi. Seperti dikutip dari Setkab.go.id, Kamis (2/12/2014), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar juga sudah mengeluarkan edaran melalui Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013. Isinya meminta, setiap PNS agar menggunakan alamat email resmi pemerintah, yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamatRead More

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pelantikan Pejabat Eselon di Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, telah dilaksanakan kegiatan serah terima jabatan antara pejabat lama dengan pejabat baru di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Serah terima jabatan tersebut meliputi jabatan eselon III dan  eselon IV. Dalam Sambutannya Sekretarais Daerah Kabupaten Barito Selatan yang baru , Bapak Ir. Edi Kristianto, MT  menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang telah di lantik dan menduduki jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan baik dalam eselonering yangRead More

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2014 Bupati Barito Selatan telah melantik sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV untuk mengisi formasi pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Barito Selatan menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan ini merupakan bentuk implementasi dari  di berlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan demikian telah terjadi penyesuaian kompisi jabatan padaRead More