Washington DC – Presiden Jokowi ditanya soal penanganan korupsi di Indonesia oleh WNI di Amerika Serikat. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sedang membangun sistem yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi.
Pertanyaan itu muncul dari seorang WNI saat dialog dengan Presiden Jokowi di Wisma Tilden KBRI di Washington, Minggu (25/5/2015). Seorang WNI itu bertanya terkait kasus korupsi yang menyeret salah satu petinggi parpol baru-baru ini.
“Ada yang bertanya dari negara lain, parlemen datang ke saya, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya jawab, sampai sekarang ini di Indonesia sudah dipenjara ada 9 menteri, 19 gubernur, 300 lebih bupati/walikota. Ada 2 gubernur BI. Negaramu berapa? Diam dia,” kata Jokowi.
Meski begitu, menurut Jokowi hal itu tidak juga menyelesaikan masalah. Menurutnya saat ini yang lebih baik adalah memperbaiki sistem agar orang tidak bisa berbuat korupsi.
“Kalau tidak dibangun sistem yang baik. Sistem IT yang tidak bisa diterobos. Penegakan hukum iya saya setuju, berapa ratus pejabat ditangkap, apakah selesai? Kepercayaan saya masih sama, sistemnya dibangun, agar mencegah orang tidak ketemu orang. Izin dipercepat dengan hitungan jam. Kalau izin sampai tahun, bulan, ada tawar menawar toh?” Ungkapnya.
Jokowi menjelaskan perlu ada sistem yang serba elektronik, seperti e-budgeting, e-audit, e-purchasing dan sebagainya. Jika sistem tersebut dikerjakan dari daerah sampai pusat, kontrolnya akan mudah.
“Kita lakukan di DKI. Saya akui saat jadi gubernur e-budgeting gagal. Ngga mudah berhadapan banyak hal di lapangan. Kalau e.. e.. e.. semua diterapkan enak banget. Ngontrolnya mudah, ngeceknya mudah, untuk masuk ke sana ngga gampang,” tutupnya.((sumber : LKPP)
