Recent Posts

Bunto (17 Peb.2014)  Upacara peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tingkat Kabupaten Barito Selatan, dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Barito Selatan, dengan Inspektur Upacara Bupati Barito Selatan M.Farid Yusran . Dalam Sambutannya Menakertrans H.A. Muhaimin Iskandar yang dibacakan oleh Bupati Barito Selatan Bapak M.Farid Yusran menyatakan bahwa “Upacara pada hari ini, sekaligus merupakan pernyataan sebagai awal dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2014 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh tanah air,” Dikatakan pula, peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada  tahun 2014, merupakan tahunRead More

Prosedur Pendaftaran Peserta BPJS-Kesehatan secara Online Hal-hal yg harus dipersiapkan sebelum Pendaftaran Peserta BPJS-Kesehatan secara Online : 1. Kartu Tanda Penduduk 2. Kartu Keluarga 3. Kartu NPWP 4. Alamat E-mail dan No. HP yg bisa dihubungi Calon Peserta mengisi Isian secara lengkap (Nama, Tgl. Lahir, Alamat, Email dll) Besaran Iuran adalah sesuai dengan Kelas Perawatan yg anda pilih -KELAS III = Rp. 25.500/Bulan -KELAS II = Rp. 42.500/Bulan -KELAS I = Rp. 59.500/Bulan Setelah menyimpan Data, Sistem akan mengirimkan Email Notifikasi Nomor Registrasi ke Alamat Email sesuai dengan yang diisikanRead More

Buntok, (7 Peb.2014) Informasi di era keterbukaan saat ini sudah berkembang demikian pesatnya. Informasi tak lagi di artikan sebagai sarana esklusif yang harus diprotec sedemikian rupa sehingga publik tidak boleh mengetahui dan mengaksesnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas penyampaian informasi menjadi bagian yang sangat vital. Melalui informasi yang dikelola secara cermat dan akurat, publik akan memahami, bahkan memberikan dukungan, ketika suatu kebijakan pembangunan digulirkan. Demikian pula sebaliknya. Jika informasi yang disampaikan tidak dipahami dan kurang transparan, kekhawatiran akan timbulnya keresahan bahkan gejolak sangat dimungkinkan mengemuka. Di sisi lain, publik punRead More

JAKARTA – Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS mengumumkan kelulusan peserta seleksi CPNS dari tenaga honorer K II secara bertahap mulai Senin 10 Februari 2014 oleh di Kementerian PANRB PANRB.  Sebagai tahap awal dipublish melalui : cpns.menpan.go.id sscn.bkn.go.id  (- paling ringan dan mudah di akses – ) liputan6.com jpnn.com kelulusan dari 16 Kementerian dan Lembaga (K/L), Provinsi Jawa Tengah dan DIY, sementara untuk K/L serta daerah lainnya akan diumumkan secara bertahap. Pengumuman tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Panselnas sebagaimana pemberitahuan penundaan sebelumnya bahwa pengumuman kelulusan hasil seleksi CPNS dari tenaga honorerRead More

JAKARTA – Menyusul diumumkannya kelulusan CPNS dari tenaga honorer kategori II mulai Senin (10/02), Kementerian PANRB mengingatkan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengumumkan kelulusan tersebut secara transparan dan akuntabel. Dalam Surat bernomor 20/M.PAN/2/2014, Menteri mewajibkan  PPK menempelkan daftar peserta seleksi tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus. “Pengumuman dapat ditempel  di papan pengumuman atau dengan cara lain. Prinsipnya, kelulusan itu diumumkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto di Jakarta, Senin (10/02). Ditambahkan, listing prin out (cetakan) daftar kelulusan yang telahRead More

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan, saat ini baru 300 dari 900 jenis obat yang ditargetkan masuk e-catalog obat. Ke-300 jenis obat itu akan dimuat dalam formularium nasional (fornas) atau e-catalog. ”300 jenis obat itu dipenuhi 49 penyedia industri farmasi yang menang dalam pelelangan,” kata Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Sarah Sadiqa saat ditemui Tempo di kantornya., Kamis, 6 Februari 2014. Sarah mengatakan, dari 91 industri farmasi hanya 82 industri yang sudah memenuhi syarat. Dari jumlah itu, mereka kemudian mengikuti tender. Hasilnya, yang menang dalam lelangRead More

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang intinya adalah bahwa setiap PA pada masing-masing K/L/D/I wajib untuk membuat dan mengumum(RUP) Rencana Umum Pengadaan, LKPP saat ini telah menyediakan Aplikasi untuk entri data RUP yang dikenal dengan SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan). Untuk kepentingan entri data tersebut, PA/KPA perlu mengangkat/menetapkan/menugaskan seorang petugas Admin Sirup. Dalam rangka hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui LPSE Kabupaten Barito Selatan yang melekatRead More

Tata cara dan pengajuan permohonan konversi sertifikat ahli pengadaan barang / jasa mengacu pada pasal 37 dan 38 Perka No. 08 Tahun 2010 tentang Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah : Sertifikat kategori L2, L4 dan L5 yang telah berakhir masa berlakunya dapat dikonversi menjadi sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun paling lambat diajukan 6 (enam) bulan sejak berakhir masa berlakunya sertifikat. Untuk sertifikat kategori L2 yang diterbitkan pada 2009 dan 2010 permohonan konversi diajukan kepada Deputi Bidang PPSDM up. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, dengan melampirkan: a. surat keterangan dariRead More