DSC_0433
Buntok – Bupati  Barito Selatan, Bapak Ir.H.M.Farid Yusran, MM memimpin Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Rapim Teppa) di Aula Kantor Bappeda, Jumat(06/3/2015) pagi. Kegiatan Rapim Teppa ini merupakan agenda rutin bulanan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka percepatan penyerapan  APBD dan APBN serta sebagai langkah awal dalam rangka persipanan kegiatan serupa di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan yang sama Rapat Teppa kali ini dihadiri oleh Asisten I, II dan III Setda Kab.Barito Selatan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Lurah Lingkup Pemerintah KabupatenRead More
1302462-kum-mandiri-raih-laba-rp-43-triliun--780x390
JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Bank BCA, giliran Bank Mandiri mengimbau nasabahnya untuk waspada terhadap permintaan “Sinkronisasi Token” saat membuka internet banking Mandiri. Sebab, permintaan itu bukan berasal dari Bank Mandiri. “Nasabah perlu mewaspadai permintaan ‘sinkronisasi token’ saat membuka laman internet banking. Konfirmasi tersebut bukan berasal dari Bank Mandiri,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (4/3/2015). Lebih lanjut, Bank Mandiri saat ini sedang melakukan penelusuran terkait munculnya semacam kolom permintaan “Sinkronisasi Token PIN Mandiri” saat nasabah membuka internet banking itu. Di jejaring sosial twitter, pemilik akunRead More
1942496shutterstock-116974210780x390
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengkaji kenaikan bea materai yang saat ini berupa bea tetap sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000, menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000. Direktur Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Irawan mengatakan aturan terakhir tentang bea materai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1995 dan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. “Melihat kemampuan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, maka tarif beaRead More
pokja jkl

Posted On Maret 5, 2015 By In ULP

Pengumuman Seleksi Umum

Bersama ini kami umumkan Seleksi Umum untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana terlampir. Pengumuman ke – 3 _ 2 paket umum_Read More
pokja jkl

Posted On Maret 2, 2015 By In ULP

Pengumuman Seleksi Umum

Bersama ini kami umumkan Seleksi Umum untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana terlampir. Pengumuman Seleksi UmumRead More
pokja jkl

Posted On Februari 27, 2015 By In ULP

Pengumuman Pemenang Seleksi

Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Pemenang Seleksi Paket Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagaimana file terlampir. Pengumuman Pemenang SeleksiRead More
SIKap 2
(Buntok) Salah satu amanat Pasal I angka 16 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 adalah menyisipkan 1 pasal pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Pasal 109A yang salah satu ayatnya bertuliskan “Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.” Untuk mewujudkan hal tersebut, tanggal 29 Januari 2015, LKPP meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Versi 1.0 atau dalam dunia pengadaan juga dikenal dengan Vendor Management System (VMS). Ini merupakan sebuah lompatan besar dalam dunia pengadaan di Indonesia. Aplikasi SIKaP memudahkan para pihak yang terlibat dalamRead More
SIKaP

Posted On Februari 9, 2015 By In Berita Umum, Slider

LKPP Luncurkan Aplikasi SIKaP

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). Sistem ini merupakan jawaban atas keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar proses lelang dapat dipercepat. SiKAP atau yang biasa juga disebut Vendor Management System (VMS) merupakan sebuah subsistem dari Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/ data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP. “SiKAP membantu proses identifikasi data penyedia, sehingga pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” demikian disampaikan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Setya Budi Arijanta saat memberikan sosialisasi Peraturan Presiden NomorRead More