Recent Posts

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian personil (knowledge and skill) anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barito Selatan yang baru terbentuk beberapa saat yang lalu, LPSE Kabupaten Barito Selatan melaksanakan training/pelatihan penggunaan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) versi 3.5 bagi anggota ULP Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 8, 10 dan 11 April 2014 bertempat di ruang training LPSE Kabupaten Barito Selatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Jl. Pelita Raya Nomor 305 F Buntok. Dalam pelaksanaan training kali ini materi yang disampaikan meliputiRead More

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito SelatanRead More

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan hari pemungutan suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, pada 9 April 2014, sebagai hari libur nasional. Ketetapan Presiden ini menimbang keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. SBY menetapkan 9 April 2014 sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2014Read More

Jadwal Pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota dewan legislatif dan  Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2014 akan memakai e-voting dengan harapan menerapkan sebuah sistem baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2012 secara nasional. Berikut adalah jadwal  pemilu dan tahapannya yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum(KPU) : Tanggal Acara Kegiatan Jadwal 2013 06Read More

Sehubungan dengan pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), Direktorat Jenderal Pajak dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013 adalah 31 Maret 2014 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah 30 April 2014. Kantor Pelayanan PajakRead More

Surat Edaran Bupati Barito Selatan Nomor : B-27/AS.I-HUK/180/02/2014 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum Daerah, tanggal 17 Pebruari 2014    Read More

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membayarkan pajaknya untuk tahun 2013. Dengan disaksikan oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak serta Seskab, ia menyerahkan pajaknya lewat e-filing, metode baru berupa pengisian dan penyerahan pajak secara online. Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengapresiasi dan mendukung langkah jajaran Direktorat Jenderal. Pajak yang telah menggunakan metode tersebut. “Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menyampaikan dukungan serta apresiasi kepada jajaran Kemenkeu dan Direktorat Jendral Pajak yang telah menggunakan metodologi e-filling, sehingga wajib pajak dapat menggunakan sistem ini dengan cepat, tepat, efisien,” katanya, Kamis (20/3). IaRead More

Medan, 14/3 – Bank Indonesia memastikan peluncuran uang baru bertuliskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditandatangani Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia akan dikeluarkan 17 Agustus 2014 Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Wilayah IX (Sumut-Aceh),Difi Ahmad Johansyah di Medan, Jumat, “Uang NKRI itu secara fisik sama dengan uang lama.Yang berbeda adalah ada tulisan NKRI dan ada tanda tangan Menteri Keuangan,” ujarnya. Uang baru itu ditandatangani Gubernur BI dan Menteri Keuangan, sedangkan yang lama ditandatangani Gubernur BI dan Deputi BI. Meski meluncurkan uang baru, BI tidak menambah atau mengurangi pecahan nominalnya.Read More