e-katalog.lkpp.go.id

Posted On Februari 7, 2014 By In Berita Umum, Slider

Baru 300 Jenis Obat Masuk E-Catalog

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan, saat ini baru 300 dari 900 jenis obat yang ditargetkan masuk e-catalog obat. Ke-300 jenis obat itu akan dimuat dalam formularium nasional (fornas) atau e-catalog. ”300 jenis obat itu dipenuhi 49 penyedia industri farmasi yang menang dalam pelelangan,” kata Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Sarah Sadiqa saat ditemui Tempo di kantornya., Kamis, 6 Februari 2014. Sarah mengatakan, dari 91 industri farmasi hanya 82 industri yang sudah memenuhi syarat. Dari jumlah itu, mereka kemudian mengikuti tender. Hasilnya, yang menang dalam lelangRead More
Sirup jadi
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang intinya adalah bahwa setiap PA pada masing-masing K/L/D/I wajib untuk membuat dan mengumum(RUP) Rencana Umum Pengadaan, LKPP saat ini telah menyediakan Aplikasi untuk entri data RUP yang dikenal dengan SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan). Untuk kepentingan entri data tersebut, PA/KPA perlu mengangkat/menetapkan/menugaskan seorang petugas Admin Sirup. Dalam rangka hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui LPSE Kabupaten Barito Selatan yang melekatRead More
IMG_20140204_083312

Posted On Februari 6, 2014 By In Berita Foto

Foto Training SiRUP 2014

Sertifikasi 1
Tata cara dan pengajuan permohonan konversi sertifikat ahli pengadaan barang / jasa mengacu pada pasal 37 dan 38 Perka No. 08 Tahun 2010 tentang Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah : Sertifikat kategori L2, L4 dan L5 yang telah berakhir masa berlakunya dapat dikonversi menjadi sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun paling lambat diajukan 6 (enam) bulan sejak berakhir masa berlakunya sertifikat. Untuk sertifikat kategori L2 yang diterbitkan pada 2009 dan 2010 permohonan konversi diajukan kepada Deputi Bidang PPSDM up. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, dengan melampirkan: a. surat keterangan dariRead More
Siruplpsebotton

Posted On Januari 30, 2014 By In Berita Umum, Slider

Sedikit Sharing Pengisian SIRUP

Diawal-awal tahun diskusi yang disampaikan diwarnai oleh topik penyusunan dan pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa. Utamanya tahun 2014 ini LKPP telah meluncurkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Dari sisi aplikasi SIRUP sudah lebih maju dibanding sistem awal. Sistem awal yang diaplikasikan dibeberapa daerah pilot project menggunakan metode upload file excel ke dalam sistem. Namun berdasarkan masukan beberapa daerah tersebut, akan lebih efektif menggunakan metode input. Meskipun pada akhirnya beban sistem dan operasional menjadi besar namun belum tentu tidak efisien. Tentang pengisian aplikasi SIRUP secara umum sudah cukup lengkapRead More
DSC_1174

Posted On Januari 29, 2014 By In Berita Foto

Foto Video Konferensi

Tari Giring2b

Posted On Januari 29, 2014 By In Berita Umum, Berita Video

Tari Giring-giring

Tari giring-giring adalah tarian khas Ma’anyan yang mendiami daerah Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan provinsi Kalimantan Tengah. Tari giring-giring atau juga disebut Gangereng biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu. Giring-giring terbuat dari bambu tipis (telang) yg diisi dengan biji “piding” sehingga menghasilkan suara yang ritmis dengan alunan kangkanong (gamelan) oleh penarinya.Read More
simaya crop

Posted On Januari 28, 2014 By In Berita Umum, Slider

Aplikasi Perkantoran Maya (siMAYA)

Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dalam Road Map tersebut telah ditetapkan tujuan program penataan tata laksana yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan dengan target meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan meningkatnya efisiensi dan egektivitas proses manajemen pemerintahan. Untuk mewujudkan pengembangan sistem elektronik pemerintah, telah ditetapkan kebijakan pengelolaan tata naskah dinasRead More