All posts by ruly

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Bank BCA, giliran Bank Mandiri mengimbau nasabahnya untuk waspada terhadap permintaan “Sinkronisasi Token” saat membuka internet banking Mandiri. Sebab, permintaan itu bukan berasal dari Bank Mandiri. “Nasabah perlu mewaspadai permintaan ‘sinkronisasi token’ saat membuka laman internet banking. Konfirmasi tersebut bukan berasal dari Bank Mandiri,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (4/3/2015). Lebih lanjut, Bank Mandiri saat ini sedang melakukan penelusuran terkait munculnya semacam kolom permintaan “Sinkronisasi Token PIN Mandiri” saat nasabah membuka internet banking itu. Di jejaring sosial twitter, pemilik akunRead More

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengkaji kenaikan bea materai yang saat ini berupa bea tetap sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000, menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000. Direktur Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Irawan mengatakan aturan terakhir tentang bea materai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1995 dan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. “Melihat kemampuan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, maka tarif beaRead More

Bersama ini kami umumkan Seleksi Umum untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana terlampir. Pengumuman ke – 3 _ 2 paket umum_Read More

Bersama ini kami umumkan Seleksi Umum untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana terlampir. Pengumuman Seleksi UmumRead More

Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Pemenang Seleksi Paket Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagaimana file terlampir. Pengumuman Pemenang SeleksiRead More

(Buntok) Salah satu amanat Pasal I angka 16 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 adalah menyisipkan 1 pasal pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Pasal 109A yang salah satu ayatnya bertuliskan “Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.” Untuk mewujudkan hal tersebut, tanggal 29 Januari 2015, LKPP meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Versi 1.0 atau dalam dunia pengadaan juga dikenal dengan Vendor Management System (VMS). Ini merupakan sebuah lompatan besar dalam dunia pengadaan di Indonesia. Aplikasi SIKaP memudahkan para pihak yang terlibat dalamRead More

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). Sistem ini merupakan jawaban atas keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar proses lelang dapat dipercepat. SiKAP atau yang biasa juga disebut Vendor Management System (VMS) merupakan sebuah subsistem dari Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/ data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP. “SiKAP membantu proses identifikasi data penyedia, sehingga pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” demikian disampaikan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Setya Budi Arijanta saat memberikan sosialisasi Peraturan Presiden NomorRead More

Buntok, (Januari 2015) Dalam Ranka Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16 Januari 2015, pada tanggal 26 Januari 2015 bertempat di Aula Serba Guna Kantor Bupati Barito Selatan, Ibu Wakil Bupati Barito Selatan memimpin pelaksanaan kegiatan kickoff Tanda Tangan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serentak se- Kebupaten Barito Selatan. Dalam kesempatan ini turut hadir pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Kepala SKPD Lingkup Pemkab Barito Selatan, PPK dan Rekanan peserta kickoff Penandatanganan Kontrak Pengadaan BarangRead More

Buntok Januari 2015. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan kegiatan MUSRENBANG Desa yang merupakan sebuah mekanisme perencanaan, untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah kabupaten (top down planning) yang selanjutnya akan diterjemahkan oleh masing-masing SKPD teknis sesuai dengan TUPOKSI SKPD. Melalui musrenbang desa ini, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ingin melibatkan masyarakat di tingkatRead More