Berdasarkan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, maka forum SKPD merupakan salah satu tahapan didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah. Forum SKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD Kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah Dalam Laporannya kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan, Bapak Ir,Rahmin Hanan menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan forum SKPD Kabupaten Barito
Read More Bunto (17 Peb.2014) Upacara peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tingkat Kabupaten Barito Selatan, dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Barito Selatan, dengan Inspektur Upacara Bupati Barito Selatan M.Farid Yusran . Dalam Sambutannya Menakertrans H.A. Muhaimin Iskandar yang dibacakan oleh Bupati Barito Selatan Bapak M.Farid Yusran menyatakan bahwa “Upacara pada hari ini, sekaligus merupakan pernyataan sebagai awal dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2014 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh tanah air,” Dikatakan pula, peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun 2014, merupakan tahun
Read More Buntok, (7 Peb.2014) Informasi di era keterbukaan saat ini sudah berkembang demikian pesatnya. Informasi tak lagi di artikan sebagai sarana esklusif yang harus diprotec sedemikian rupa sehingga publik tidak boleh mengetahui dan mengaksesnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas penyampaian informasi menjadi bagian yang sangat vital. Melalui informasi yang dikelola secara cermat dan akurat, publik akan memahami, bahkan memberikan dukungan, ketika suatu kebijakan pembangunan digulirkan. Demikian pula sebaliknya. Jika informasi yang disampaikan tidak dipahami dan kurang transparan, kekhawatiran akan timbulnya keresahan bahkan gejolak sangat dimungkinkan mengemuka. Di sisi lain, publik pun
Read More Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang intinya adalah bahwa setiap PA pada masing-masing K/L/D/I wajib untuk membuat dan mengumum(RUP) Rencana Umum Pengadaan, LKPP saat ini telah menyediakan Aplikasi untuk entri data RUP yang dikenal dengan SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan). Untuk kepentingan entri data tersebut, PA/KPA perlu mengangkat/menetapkan/menugaskan seorang petugas Admin Sirup. Dalam rangka hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui LPSE Kabupaten Barito Selatan yang melekat
Read More Tata cara dan pengajuan permohonan konversi sertifikat ahli pengadaan barang / jasa mengacu pada pasal 37 dan 38 Perka No. 08 Tahun 2010 tentang Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah : Sertifikat kategori L2, L4 dan L5 yang telah berakhir masa berlakunya dapat dikonversi menjadi sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun paling lambat diajukan 6 (enam) bulan sejak berakhir masa berlakunya sertifikat. Untuk sertifikat kategori L2 yang diterbitkan pada 2009 dan 2010 permohonan konversi diajukan kepada Deputi Bidang PPSDM up. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, dengan melampirkan: a. surat keterangan dari
Read More Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dalam Road Map tersebut telah ditetapkan tujuan program penataan tata laksana yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan dengan target meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan meningkatnya efisiensi dan egektivitas proses manajemen pemerintahan. Untuk mewujudkan pengembangan sistem elektronik pemerintah, telah ditetapkan kebijakan pengelolaan tata naskah dinas
Read More Buntok (23/01/2014), Bupati Barito Selatan, Bapak M.FARID YUSRAN di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Bapak Ir. EDI KRISTIANTO, MT, Asisten I dan III Serta kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengikuti kegiatan Video Telekonfrens antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Barito Selatan, sementara Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta dengan jajarannya berada di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, di Palangka Raya Kegiatan video telekonfrens tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pemangku
Read More Jakarta – Pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia tak terkecuali wajib memakai email dengan domain @pnsmail.go.id. Aturan ini berlaku resmi mulai 1 Januari sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dalam upaya percepatan reformasi birokrasi. Seperti dikutip dari Setkab.go.id, Kamis (2/12/2014), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar juga sudah mengeluarkan edaran melalui Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013. Isinya meminta, setiap PNS agar menggunakan alamat email resmi pemerintah, yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat
Read More Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pelantikan Pejabat Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, telah dilaksanakan kegiatan serah terima jabatan antara pejabat lama dengan pejabat baru di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Serah terima jabatan tersebut meliputi jabatan eselon III dan eselon IV. Dalam Sambutannya Sekretarais Daerah Kabupaten Barito Selatan yang baru , Bapak Ir. Edi Kristianto, MT menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang telah di lantik dan menduduki jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan baik dalam eselonering yang
Read More Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2014 Bupati Barito Selatan telah melantik sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV untuk mengisi formasi pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Barito Selatan menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan ini merupakan bentuk implementasi dari di berlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan demikian telah terjadi penyesuaian kompisi jabatan pada
Read More