Recent Posts

Bersama ini kami sampaikan peringkat teknis (seleksi umum) sebagaimana terlampir Pengumuman Peringkat TeknisRead More

Bersama ini kami umumkan daftar pendek hasil prakualifikasi untuk 2 (dua) paket pekerjaan sebagaimana terlampir Pengumuman Daftar Pendek Prakualifikasi 2 paketRead More

Bersama ini kami umumkan Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan sebagaimana terlampir Pengumuman Seleksi Sederhana – 11 paketRead More

Bersama ini kami umumkan Seleksi Sederhana Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana terlampir Pengumuman Seleksi Sederhana 2 PaketRead More

Bersama ini kami umumkan Hasil Prakualifikasi Seleksi Umum sebagaimana terlampir Pengumuman Daftar Pendek – 3 PaketRead More

Buntok – Bupati  Barito Selatan, Bapak Ir.H.M.Farid Yusran, MM memimpin Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Rapim Teppa) di Aula Kantor Bappeda, Jumat(06/3/2015) pagi. Kegiatan Rapim Teppa ini merupakan agenda rutin bulanan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka percepatan penyerapan  APBD dan APBN serta sebagai langkah awal dalam rangka persipanan kegiatan serupa di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan yang sama Rapat Teppa kali ini dihadiri oleh Asisten I, II dan III Setda Kab.Barito Selatan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Lurah Lingkup Pemerintah KabupatenRead More

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Bank BCA, giliran Bank Mandiri mengimbau nasabahnya untuk waspada terhadap permintaan “Sinkronisasi Token” saat membuka internet banking Mandiri. Sebab, permintaan itu bukan berasal dari Bank Mandiri. “Nasabah perlu mewaspadai permintaan ‘sinkronisasi token’ saat membuka laman internet banking. Konfirmasi tersebut bukan berasal dari Bank Mandiri,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (4/3/2015). Lebih lanjut, Bank Mandiri saat ini sedang melakukan penelusuran terkait munculnya semacam kolom permintaan “Sinkronisasi Token PIN Mandiri” saat nasabah membuka internet banking itu. Di jejaring sosial twitter, pemilik akunRead More

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengkaji kenaikan bea materai yang saat ini berupa bea tetap sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000, menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000. Direktur Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Irawan mengatakan aturan terakhir tentang bea materai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1995 dan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. “Melihat kemampuan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, maka tarif beaRead More

Bersama ini kami umumkan Seleksi Umum untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana terlampir. Pengumuman ke – 3 _ 2 paket umum_Read More

Bersama ini kami umumkan Seleksi Umum untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana terlampir. Pengumuman Seleksi UmumRead More