Recent Posts

Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Pemenang Seleksi Paket Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagaimana file terlampir. Pengumuman Pemenang SeleksiRead More

(Buntok) Salah satu amanat Pasal I angka 16 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 adalah menyisipkan 1 pasal pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Pasal 109A yang salah satu ayatnya bertuliskan “Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.” Untuk mewujudkan hal tersebut, tanggal 29 Januari 2015, LKPP meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Versi 1.0 atau dalam dunia pengadaan juga dikenal dengan Vendor Management System (VMS). Ini merupakan sebuah lompatan besar dalam dunia pengadaan di Indonesia. Aplikasi SIKaP memudahkan para pihak yang terlibat dalamRead More

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). Sistem ini merupakan jawaban atas keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar proses lelang dapat dipercepat. SiKAP atau yang biasa juga disebut Vendor Management System (VMS) merupakan sebuah subsistem dari Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/ data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP. “SiKAP membantu proses identifikasi data penyedia, sehingga pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” demikian disampaikan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Setya Budi Arijanta saat memberikan sosialisasi Peraturan Presiden NomorRead More

Buntok, (Januari 2015) Dalam Ranka Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16 Januari 2015, pada tanggal 26 Januari 2015 bertempat di Aula Serba Guna Kantor Bupati Barito Selatan, Ibu Wakil Bupati Barito Selatan memimpin pelaksanaan kegiatan kickoff Tanda Tangan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serentak se- Kebupaten Barito Selatan. Dalam kesempatan ini turut hadir pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Kepala SKPD Lingkup Pemkab Barito Selatan, PPK dan Rekanan peserta kickoff Penandatanganan Kontrak Pengadaan BarangRead More

Buntok Januari 2015. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan kegiatan MUSRENBANG Desa yang merupakan sebuah mekanisme perencanaan, untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah kabupaten (top down planning) yang selanjutnya akan diterjemahkan oleh masing-masing SKPD teknis sesuai dengan TUPOKSI SKPD. Melalui musrenbang desa ini, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ingin melibatkan masyarakat di tingkatRead More

JAKARTA – Pemerintah akan melakukan sistem kebut untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengadaan barang dan jasa di awal Januari 2015. Revisi tersebut bertujuan agar lebih mencapai sasaran dan juga lebih fleksibel. “Jadi mengejar APBNP 2015, maka perpres akan dikebut awal Januari,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil saat ditemui di kantornya, Selasa (30/12/2014). Menurut Sofyan ada beberapa perubahan yang substansial. Sehingga beberapa hal perlu dikomunikasikan sebelum disetujui. Untuk itu, siang tadi Sofyan telah memanggil beberapa Menteri dan pejabat terkait untuk rapat koordinasi (rakor) terkait hal tersebut. Adapun MenteriRead More

Bersama ini kami umumkan pemenang Lelang Sederhana  dan Pengumuman Lelang Gagal untuk peket pekerjaan sebagaimana terlampir :   PENGUMUMAN LELANG GAGAL MOBIL Pengumuman Pemenang TRAIL    Read More

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 903/6865/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota, ketua DPRD provinsi, ketua DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sifat SE adalah segera dengan perihal percepatan penyelesaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2015. SE ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo pada 24 November 2014, ditembuskan ke presiden, wakil presiden dan menteri keuangan. Kemdagri meminta kepala daerah, DPRD di seluruh Indonesia untuk memperhatikan lima hal. Pada butir kelima disebutkan, kepala daerah dan DPRD yang tidakRead More

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rasyid Baswedan menggelar pertemuan dengan tim evaluasi Kurikulum 2013 (K-13), Rabu (3/12) pagi. Pertemuan itu menyimpulkan K-13 tidak akan diterapkan di semua sekolah sebagaimana rencana awal, melainkan dibatasi kepada sekolah-sekolah yang sudah siap saja. Mendikbud akan menyaring kesiapan sekolah berdasarkan sejumlah kriteria. Untuk sekolah-sekolah yang belum siap, mendikbud mengizinkan kembali kepada Kurikulum 2006. “Menteri minta supaya kita mengembangkan bagaimana kriteria siap untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013 karena opsinya melanjutkan tapi selektif, sambil membenahi,” kata Ketua Tim Evaluasi K-13 Prof Suyanto diRead More